JAKARTA – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Kalimantan terdeteksi mencapai atmosfer wilayah Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat pada Jumat (16/10/2026). Temuan ini menjadi perhatian di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah tersebut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi indikasi sebaran asap melalui citra satelit Himawari-9. Meski telah mencapai wilayah Jakarta, asap yang terpantau masih tergolong tipis dan belum terindikasi mencapai permukaan tanah.
Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir BMKG, Alpon Sepriando, menjelaskan bahwa perbedaan arah angin pada berbagai lapisan atmosfer memungkinkan asap dari Kalimantan terbawa menuju Pulau Jawa.
Pada lapisan atmosfer bawah, angin bergerak dari timur hingga tenggara menuju barat hingga barat laut. Sementara itu, angin di lapisan menengah hingga atas cenderung bergerak dari timur laut menuju barat daya.
Perbedaan pola angin tersebut memungkinkan partikel asap berpindah melintasi wilayah yang cukup jauh, termasuk menuju Jakarta dan daerah sekitarnya.
BMKG juga mencatat kondisi atmosfer di Jakarta berpotensi membatasi percampuran udara antarlapisan. Apabila kecepatan angin melemah, asap maupun polutan yang berada dekat permukaan berpotensi bertahan lebih lama.
Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, turut menjelaskan bahwa pergerakan asap tidak selalu mengikuti pola angin yang sama. Arah angin dapat berubah bergantung pada lokasi, waktu, ketinggian, serta kondisi atmosfer.
Meski demikian, keberadaan asap di atmosfer Jakarta tidak serta-merta membuktikan bahwa memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut sepenuhnya disebabkan oleh karhutla di Kalimantan. Pemantauan lanjutan tetap diperlukan untuk mengetahui kontribusi asap terhadap kondisi udara setempat.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa dampak karhutla dapat meluas melampaui wilayah terjadinya kebakaran. Selain upaya pemadaman di daerah terdampak, pemantauan sebaran asap dan kualitas udara juga penting untuk mengantisipasi risiko terhadap kesehatan masyarakat.
Sumber informasi: BMKG dan keterangan ahli yang dikutip dalam pemberitaan Kompas.com, 18 Oktober 2026.