KALTIM – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, meninjau langsung jalur alternatif penghubung Samarinda–Bontang saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, Sabtu (25/10/2025).
Berbeda dari perjalanan biasanya, Rudy bersama rombongan memilih melintasi jalur pesisir yang melewati kawasan Makroman, Anggana, Muara Badak hingga Marangkayu sebelum tiba di Bontang.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan sekaligus mengidentifikasi potensi jalur alternatif dalam mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur.
Rombongan yang terdiri dari 22 kendaraan itu turut melibatkan sejumlah perangkat daerah Pemprov Kaltim, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Biro Administrasi Pembangunan.
Selama perjalanan, koordinasi antarkendaraan dilakukan melalui komunikasi radio internal untuk menjaga kelancaran dan keselamatan rombongan, mengingat sejumlah ruas yang dilalui memiliki kondisi jalan cukup menantang.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan terdapat dua jalur alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang konektivitas antarwilayah.
Jalur pertama menghubungkan Sambutan–Lanah Rita–Penangkaran Buaya Makroman–Desa Pampang hingga Bandara APT Pranoto dengan panjang sekitar 27 kilometer. Ruas tersebut merupakan jalan berstatus kabupaten/kota.
Sementara jalur kedua merupakan jalur pesisir yang menghubungkan Anggana–Muara Badak–Kutai Kartanegara, dengan sebagian akses memanfaatkan jalan provinsi dan jalan milik perusahaan.
Menurutnya, meskipun beberapa ruas masih berstatus jalan pinjam pakai dari perusahaan, jalur tersebut dinilai memiliki potensi untuk mempersingkat waktu perjalanan sekaligus memperlancar hubungan antarwilayah.
“Beberapa ruas memang merupakan jalan pinjam milik perusahaan. Namun rutenya efektif sebagai jalur alternatif yang bisa mempersingkat waktu tempuh dan memperlancar konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Sementara itu, Rudy Mas’ud mengatakan peninjauan langsung menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan peningkatan infrastruktur, terutama pada titik-titik jalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi pelebaran jalan, pengaspalan, hingga pemeliharaan rutin agar akses transportasi dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih optimal.
“Diharapkan akses jalan yang tepat dan cepat ini bisa segera ditingkatkan status dan kualitasnya agar berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Melalui peninjauan tersebut, Pemprov Kaltim mendorong agar pengembangan jalur alternatif tidak hanya mempercepat mobilitas perjalanan, tetapi juga membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan pesisir dan wilayah pedalaman.
Peningkatan konektivitas diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperluas pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kalimantan Timur.(*)