INFOBERAUKU — Pemerintah Kabupaten Berau mengupayakan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sektor kesehatan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, rencana alokasi Rp150 miliar dari Kementerian Kesehatan RI perlu diikuti kejelasan penggunaan anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat.
Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Prokopim Berau, Kamis (17/9/2026), terkait kunjungan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Sumber Foto dan Informasi Berita : Instagram Prokopim Berau
Dalam kunjungan yang didampingi Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Bupati bertemu Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono. Pertemuan itu membahas kondisi infrastruktur dasar pelayanan kesehatan serta kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Berau.
Menurut informasi Prokopim, Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Berau. Anggaran tersebut disebut akan diarahkan untuk RSUD dr Abdul Rivai, puskesmas, dan laboratorium kesehatan.
Meski demikian, rincian alokasi anggaran, bentuk program, tahapan pencairan, serta jadwal pelaksanaan belum dijelaskan secara terbuka dalam unggahan tersebut. Kepastian mengenai status anggaran itu juga penting, mengingat alokasi yang disebutkan perlu dibedakan antara komitmen pendanaan, anggaran yang telah ditetapkan, dan dana yang sudah dapat digunakan.
Kebutuhan peningkatan layanan kesehatan di Berau mencakup 21 puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan. Pemerintah daerah menyebut dukungan pusat diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pelayanan sekaligus mengurangi rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah.
Namun, pembangunan fasilitas kesehatan tidak otomatis menjamin pemerataan pelayanan. Ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan, pemeliharaan fasilitas, serta kemampuan puskesmas menangani pasien juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Terlebih, masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman menghadapi tantangan jarak serta akses transportasi menuju fasilitas kesehatan.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana anggaran tersebut akan dibagi berdasarkan kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan. Transparansi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran menjadi penting agar dukungan pemerintah pusat benar-benar menjawab persoalan pelayanan kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat rincian resmi mengenai besaran anggaran untuk masing-masing fasilitas, jadwal realisasi, maupun daftar kebutuhan yang akan diprioritaskan. Media InfoBerauku masih berupaya memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai kepastian dan mekanisme alokasi anggaran Rp150 miliar tersebut.(*)