BALIKPAPAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya langkah terpadu dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mendesak percepatan penyelesaian berbagai persoalan energi di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur di Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut mengangkat tema penguatan sinergi Forkopimda dalam penanganan karhutla dan menjamin pasokan energi di Kaltim.
Rapat itu turut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi dan pimpinan BUMN/BUMD.
Karhutla Ancam Kesehatan dan Fasilitas Vital
Hasanuddin menilai karhutla tidak lagi sebatas persoalan lingkungan, tetapi telah berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta keberlangsungan fasilitas vital daerah.
Ia menyoroti gangguan operasional bandara yang sempat terjadi akibat kondisi karhutla. Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan dapat meluas hingga menghambat aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.
DPRD Kaltim, lanjutnya, telah mengingatkan potensi fenomena El Niño sejak jauh hari. Upaya antisipasi juga didorong melalui penyiapan anggaran untuk dukungan helikopter serta keterlibatan perusahaan pertambangan dan perkebunan dalam mengaktifkan tim fire and safety.
Hasanuddin menegaskan, penanganan karhutla perlu mengutamakan pencegahan dan deteksi dini, bukan hanya bergerak ketika kebakaran sudah meluas.
Karena itu, ia mendorong penguatan posko siaga karhutla terpadu hingga tingkat kecamatan, penerapan sistem peringatan dini di wilayah rawan kebakaran, serta penegakan standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan atau HSSE di lingkungan perusahaan.
DPRD Kaltim juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan regulasi dan penyediaan anggaran yang memadai untuk penanggulangan bencana serta perlindungan fasilitas publik.
Soroti Defisit Listrik dan Desa Belum Berlistrik
Selain karhutla, Hasanuddin turut menyoroti persoalan kelistrikan di Kaltim. Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan adanya defisit daya pada sistem interkoneksi Mahakam sekitar 164 megawatt (MW), persoalan sistem kelistrikan terisolasi di Melak, Kutai Barat, serta masih terdapat 72 desa yang belum menikmati layanan listrik.
Ia mempertanyakan efektivitas langkah antisipasi yang dilakukan setelah persoalan muncul di lapangan. Menurutnya, kebutuhan listrik masyarakat harus ditangani melalui perencanaan yang lebih matang dan langkah penyelesaian yang terukur.
Hasanuddin juga menilai pemerataan akses listrik perlu menjadi perhatian serius, mengingat Kaltim memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia meminta agar upaya elektrifikasi desa dipercepat sehingga masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dapat segera menikmati layanan tersebut.
Minta Kepastian Penyelesaian Antrean BBM
Persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian DPRD Kaltim. Hasanuddin menyoroti antrean BBM yang masih terjadi, khususnya bagi kendaraan pengangkut solar.
Menurutnya, penambahan fasilitas seperti nozzle dan penerapan sistem switching tangki perlu disertai evaluasi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berdampak terhadap pengurangan antrean di lapangan.
Ia meminta Pertamina Patra Niaga memberikan kepastian waktu penyelesaian sekaligus menyampaikan langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi BBM di Kaltim.
Hasanuddin juga mempertanyakan efektivitas penerapan Surat Edaran Gubernur Nomor 500/10 Tahun 2022 sebagai acuan pengendalian BBM. Apabila kebijakan yang ada belum mampu menjawab persoalan, ia menyatakan kesiapan DPRD untuk mendorong percepatan penyusunan regulasi baru sesuai kebutuhan daerah.
Melalui forum Forkopimda tersebut, DPRD Kaltim menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor yang diikuti tindakan nyata. Penanganan karhutla, pemerataan listrik, dan kelancaran distribusi BBM dinilai membutuhkan komitmen bersama agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)