KALTIM – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai Rp3,39 triliun hingga akhir September 2026. Pembiayaan tersebut menjangkau 42.864 debitur sebagai upaya pemerintah memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penyaluran pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha, menjaga keberlangsungan bisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dikutip dari Akurat Kaltim, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, Tjahjo Purnomo, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor usaha juga dilakukan melalui pembiayaan ultra mikro.
Hingga September 2026, pembiayaan ultra mikro tercatat mencapai Rp71,33 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 11.334 debitur.
“Pembiayaan tersebut melengkapi peran belanja negara dan transfer ke daerah dalam mendukung pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan layanan publik,” ujar Tjahjo, sebagaimana diberitakan Akurat Kaltim.
Selain mendukung pembiayaan UMKM, APBN turut berperan dalam menopang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kalimantan Timur.
Berdasarkan data yang dilansir Akurat Kaltim, realisasi belanja negara di Kaltim hingga September 2026 mencapai Rp30,51 triliun atau 73,76 persen dari pagu Rp41,37 triliun. Namun, angka tersebut mengalami kontraksi sebesar 1,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp12,79 triliun, termasuk belanja modal Rp6,59 triliun yang antara lain digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional serta mendukung pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, transfer ke daerah telah tersalurkan sebesar Rp17,72 triliun atau 78,67 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu komponen terbesar dengan realisasi Rp9,13 triliun.
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak dalam negeri di Kalimantan Timur mencapai Rp12,69 triliun atau tumbuh 5,83 persen secara tahunan.
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp3,13 triliun, meningkat 50,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp2,14 triliun atau 106,99 persen dari target.
Menurut Tjahjo, kinerja APBN menunjukkan bahwa anggaran negara tidak hanya menopang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga mendukung pembiayaan usaha masyarakat melalui KUR dan pembiayaan ultra mikro.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi UMKM, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat perekonomian masyarakat di Kalimantan Timur.
Sumber: Akurat Kaltim, 27 Oktober 2026.