JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan ekosistem gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi terkait pengelolaan lahan gambut dan potensi karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo mendengarkan langsung pandangan para ahli untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan gambut dan kebakaran.
«“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).»
Libatkan Ilmuwan dan Profesiona
Menurut Teddy, BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional. Keterlibatan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan, penelitian, pemetaan kawasan, hingga pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan kawasan gambut secara lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat upaya pencegahan kebakaran sebelum meluas
Selain penguatan dari sisi pengelolaan dan pencegahan, pemerintah juga akan meningkatkan operasi di lapangan
Teddy menyebut Satgas Darat akan dioptimalkan agar mampu merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi. Respons cepat dinilai penting untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Pompa Air hingga Pengeboran Dangkal
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan sarana pendukung pemadaman, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal.
Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan karhutla, khususnya di kawasan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dan membutuhkan penanganan cepat di lapangan
Tak hanya mengandalkan pemerintah, pencegahan juga akan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Teddy menekankan pentingnya peran perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam mencegah kebakaran sekaligus memberikan respons awal ketika muncul titik api.
Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki posisi strategis karena dapat mengetahui dan merespons potensi kebakaran lebih cepat.
Gabungkan Sains, Teknologi dan Peran Masyarakat
Kebijakan tersebut mengintegrasikan sejumlah pendekatan, mulai dari pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, penguatan operasi lapangan hingga keterlibatan masyarakat.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” kata Teddy.
Melalui pembentukan BPGMN dan penguatan operasi lapangan tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahan, pemetaan, deteksi dini hingga respons terhadap kebakaran.
Upaya tersebut akan melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat di sekitar kawasan gambut.(*)