BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau mengawal secara serius rencana bantuan sarana dan prasarana pengolahan sampah dari pemerintah pusat. Pengawalan dinilai penting agar dukungan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dapat direalisasikan sesuai kebutuhan daerah.
Sumadi menegaskan, peluang mendapatkan bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah.
Menurutnya, proses pengajuan tidak boleh berhenti pada penyampaian proposal. DLHK perlu memastikan setiap tahapan, mulai dari koordinasi, verifikasi kebutuhan hingga realisasi bantuan, berjalan dengan baik.
“Ini harus dikawal dari awal sampai terealisasi,” tegas Sumadi.
Ia mengingatkan agar bantuan yang nantinya diberikan benar-benar menjawab persoalan persampahan di Berau. Karena itu, kebutuhan teknis di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan jenis peralatan maupun fasilitas yang diusulkan.
“Jangan sampai yang diberikan tidak sesuai kebutuhan kita,” ujarnya.
Sumadi menilai, ketersediaan sarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan sampah. Terlebih, kebutuhan pengelolaan sampah terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan wilayah.
Ia pun mendorong DLHK membangun komunikasi berkelanjutan dengan kementerian terkait agar perkembangan usulan dapat dipantau dan kendala yang muncul segera ditindaklanjuti.
Selain memastikan kesesuaian bantuan, Sumadi menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengoperasikan dan memelihara fasilitas yang nantinya diterima. Dengan demikian, bantuan pemerintah pusat tidak hanya menambah aset daerah, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi pelayanan kebersihan.
“Yang penting tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
DPRD Berau, lanjut Sumadi, turut memberikan perhatian terhadap proses tersebut. Ia berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten, DPRD, dan pemerintah pusat dapat memperkuat upaya pembenahan sistem pengelolaan sampah di Bumi Batiwakkal.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Berau telah menyampaikan usulan dukungan sarana dan prasarana persampahan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam pertemuan yang turut membahas kebutuhan daerah terkait alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu alasan pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
Dalam usulan tersebut, Pemkab Berau mengajukan sejumlah kebutuhan, termasuk alat berat dan kendaraan operasional pengangkutan sampah. Penggantian armada menjadi perhatian karena beberapa kendaraan yang digunakan saat ini dinilai sudah tidak layak.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan dukungan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Zulkifli menyebut usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri LH. Namun, bentuk dan besaran bantuan masih menyesuaikan kemampuan serta hasil pembahasan teknis kementerian.
Pemkab Berau melalui DLHK akan melanjutkan pengawalan terhadap usulan tersebut. DPRD berharap proses itu dapat menghasilkan dukungan konkret sehingga kebutuhan fasilitas persampahan dapat terpenuhi secara bertahap dan penanganan sampah di Berau semakin optimal.