TANJUNG REDEB — Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, melakukan kunjungan ke SDN 002 Berau, Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa (15/9/2026). Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah serta menindaklanjuti sejumlah usulan yang sebelumnya disampaikan pihak sekolah.
Dalam kunjungan tersebut, Dedy meninjau lingkungan sekolah dan sejumlah ruang belajar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah adanya beberapa ruang kelas yang mengalami genangan air ketika hujan turun.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Pihak sekolah juga menyampaikan kebutuhan tempat parkir kendaraan sebagai salah satu fasilitas pendukung yang masih diperlukan.
Dedy Okto mengatakan, kunjungan lapangan penting dilakukan agar pihaknya dapat mengetahui secara langsung kebutuhan sekolah, bukan hanya menerima laporan secara administratif.
“Kita ingin melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Kalau memang ada ruang belajar yang ketika hujan tergenang, tentu ini harus menjadi perhatian. Begitu juga dengan kebutuhan tempat parkir, kita akan melihat bagaimana usulan ini dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran daerah,” ujar Dedy.
Menurutnya, fasilitas pendidikan merupakan bagian penting yang harus terus mendapat perhatian. Kondisi lingkungan sekolah yang baik dan fasilitas yang memadai diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik.
“Prinsipnya, kalau ada kebutuhan yang memang menjadi prioritas dan menyangkut kenyamanan proses belajar mengajar, tentu akan kita dorong untuk mendapatkan perhatian. Kita tidak ingin persoalan yang bisa mengganggu aktivitas belajar dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Berau menyerap aspirasi secara langsung. Berbagai kebutuhan yang ditemukan di lapangan selanjutnya dapat menjadi bahan pembahasan dan pertimbangan dalam proses penganggaran maupun tindak lanjut bersama pemerintah daerah.(*)